Pemerintah Cabut Subsidi Premium, Solar dan Pertalite

BERITAWAJO.COM, JAKARTA— PT Pertamina berencana menyetop penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, pertalite, dan solar. Alasannya tidak sesuai regulasi lingkungan hidup.

Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK nomor 20 tahun 2017 menjadi rujukan PT Pertamina untuk meniadakan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.

Foto Istimewa

Dalam aturan itu dijelaskan standar baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor berstandar Euro IV. Di mana, BBM yang digunakan mengikuti Research Octane Number (RON) minimal 91 dan Cetane Number (CN) minimal 51 untuk kendaraan diesel.

Asal tahu saja, regulasi emisi Euro IV ini sudah diberlakukan di beberapa negara sejak 2018 dan sudah menjadi wacana sejak 2012. Masalah ini dibahas dalam pertemuan di Pittsburgh, Amerika Serikat, pada 2009. Saat itu, Indonesia berkomitmen mencanangkan standar emisi ini untuk menurunkan emisi gas rumah kaca 26 persen pada 2020 atau tahun ini.

Di sisi lain, Indonesia juga sudah jauh tertinggal dari negara lain. Di mana, hampir seluruh negara berkembang dan maju sudah menggunakan bahan bakar dengan standar Euro IV. Bahkan ada yang standar Euro VI.

“Sesuai kesepakatan dunia dan pemerintah, setiap negara berupaya menurunkan emisi karbon dan mengurangi polusi udara. Salah satunya menggunakan BBM yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan. Untuk itu kami akan mendorong masyarakat untuk menggunakan produk yang lebih berkualitas,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman, kemarin.

Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM),di SPBU 74.90236 Jalan Gunung Bawakaraeng. FOTO: IDHAM AMA/FAJAR

Akan tetapi, ia meminta masyarakat tidak khawatir. Sebab, pihaknya masih menyediakan premium dan pertalite di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang perubahan atas perpres nomor 191/ 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Selain Premium, Pertamina juga menyediakan jenis BBM Umum yang meliputi Perta Series (Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo) dan Dex Series (Pertamina Dex dan Dexlite). “Pertamina juga masih menyediakan Pertalite di SPBU di Indonesia. Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir dan tetap menggunakan BBM sesuai kebutuhan,” harapnya.

Hal ini sebenarnya juga diungkapkan, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati melalui webinar. Menurutnya, untuk merealisasikan hal itu. Pertamina terus mengedukasi dan mendorong konsumen agar beralih menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan.

Nicke mengaku, saat ini pihaknya masih terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait hal tersebut. Sebab, harga jual BBM menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi masyarakat. “Kami akan terus mendorong masyarakat menggunakan BBM ramah lingkungan. Jadi, kami akan dorong ke arah produk yang lebih bagus. Feasibility BBM ramah lingkungan bakal kami tambah, untuk kebaikan anak dan cucu kita ke depannya,” ungkapnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin, Anas Iswanto Anwar menilai, rencana penghapusan premium dengan dalih kelestarian lingkungan adalah trik untuk menghapus subsidi BBM. Subsidi yang menurutnya memang tidak tepat sasaran. “Masalah sebenarnya di subsidi. Sehingga ada alasan untuk menghilangkan ini subsidi. Jadi kesannya pemerintah ingin keluar dari beban ini dengan membuat aturan baru,” nilainya.

Jika betul peremium ke depannya akan dihapus, maka pemerintah bisa bebas menaikkan harga BBM tanpa harus izin lewat DPR.

“Kalau ada kenaikan BBM subsidi pasti selalu ribut. Makanya sekarang pemerintah pelan-pelan memaksa masyarakat pindah ke non subsidi dengan mengurangi stok premium hingga ada SPBU yang sudah tidak menjual premium,” jelasnya.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unhas ini pun mempertanyakan konsen pemerintah. Sebab, premium saat ini bukan sebatas subsidi saja. Tetapi, sudah menjadi hajat hidup masyarakat banyak. Jika ada pergerakan harga di bahan bakar utamanya seperti premium, maka semua lini sektor akan naik. Dampaknya akan sangat besar, khususnya untuk masyarakat miskin.

“Kalau memang pemerintah tidak memihak rakyat, baiknya terus terang saja. Bahwa anggaran tidak ada, sehingga subsidi dihilangkan kemudian diganti dengan subsidi lain yang tepat sasaran,” paparnya.

Misalnya dibuatkan skema penyaluran BBM subsidi ke masyarakat yang berhak saja. “BBM tetap perlu mendapat subsidi karena merupakan bahan dasar hidup banyak orang. Kalau tidak, harga di semua sektor akan naik,” kuncinya. (*)

Reporter: Abadi- Muchlis- Mustaqim Editor: Amrullah Basri

Post navigation

© Copyright 2020 Fajar.co.

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Bagikan Berita Ini